Peraturan BPOM Kosmetik yang Perlu Dipahami Pemilik Brand
Memahami peraturan BPOM kosmetik mewajibkan setiap pemilik brand kecantikan memenuhi lima pilar kepatuhan utama sebelum mengedarkan produk ke pasar. Kelima pilar tersebut mencakup pengajuan notifikasi kosmetika (PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022) dan pemenuhan batas cemaran (PerBPOM Nomor 16 Tahun 2024). Pilar lainnya meliputi standar produksi CPKB (PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026), dua belas informasi wajib pada label kemasan, dan pengendalian klaim promosi (PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024). Untuk menyederhanakan seluruh tahapan teknis tersebut, EFBA KOSMETINDO menghadirkan layanan manufaktur maklon terpadu. Layanan tersebut mengawal brand mulai dari konsultasi konsep, riset formulasi laboratorium, pengujian sampel, penyusunan dokumen regulasi, hingga produksi massal siap edar.
- Kepatuhan Menyeluruh dari Hulu ke Hilir: Cakupan peraturan BPOM kosmetik tidak berhenti pada penerbitan nomor notifikasi NA. Aturan tersebut juga mengikat keamanan formula, fasilitas produksi, desain kemasan, hingga narasi iklan digital.
- Acuan Regulasi Terkini: Pemilik brand wajib menyesuaikan pengembangan produk dengan PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang notifikasi dan PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang penandaan dan iklan. Selain itu, brand perlu mengikuti PerBPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang batas cemaran serta PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang sertifikasi CPKB.
- Integrasi Sejak Tahap Formulasi: Memasukkan pemeriksaan regulasi ke dalam proses riset R&D mencegah risiko pembongkaran formula. Langkah tersebut juga menghindari pencetakan ulang kemasan akibat pelanggaran label.
- Batasan Klaim dan Promosi: Kepemilikan nomor izin edar tidak membebaskan brand untuk menyusun klaim berlebihan. Klaim medis yang menyesatkan konsumen di media sosial maupun marketplace juga tetap terlarang.
- Pendampingan Manufaktur Profesional: Bermitra dengan penyedia jasa maklon berpengalaman membantu brand owner menjalankan tahapan legalitas dan produksi secara terstruktur.
Apa Saja Peraturan BPOM Kosmetik yang Wajib Pemilik Brand Pahami?
Membangun bisnis kecantikan yang bertahan lama tidak cukup hanya mengandalkan formula menarik atau desain botol mewah. Pemilik brand juga perlu menguasai peraturan BPOM kosmetik secara menyeluruh. Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan standar ketat atas legalitas usaha, keamanan komposisi bahan, kelayakan fasilitas pabrik, dan informasi pada kemasan. Selain itu, BPOM mengatur batasan klaim manfaat serta pengawasan produk setelah beredar.
Banyak pengusaha pemula mengira bahwa urusan regulasi selesai begitu produk memperoleh nomor notifikasi NA. Padahal, BPOM juga mengatur cara pelaku usaha menyampaikan informasi produk agar objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Melalui PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024, regulator bahkan mengawasi penandaan, materi promosi, dan konten iklan digital secara berkesinambungan.
Oleh karena itu, pemilik brand sebaiknya memandang kepatuhan terhadap peraturan BPOM kosmetik sebagai satu rangkaian kerja yang saling terhubung. Rangkaian tersebut dimulai sejak hari pertama merancang ide produk, bukan sekadar urusan administratif di akhir proses:
Alur kerja terpadu tersebut membantu pemilik brand menekan risiko pembengkakan biaya. Risiko itu muncul akibat revisi formula mendadak maupun pencetakan ulang ribuan kemasan menjelang peluncuran. Sebagai penyedia layanan manufaktur, EFBA KOSMETINDO mendampingi brand owner menyelaraskan konsultasi, pengembangan sampel, desain kemasan, dan pengurusan legalitas. Pendampingan tersebut berlanjut hingga persiapan produksi dalam satu ekosistem yang terukur.
Peta Regulasi Resmi BPOM yang Berlaku bagi Industri Kosmetik
Regulator terus memperbarui landasan hukum pengawasan kosmetika guna menyesuaikan perkembangan teknologi formulasi dan pola pemasaran modern. Untuk proses pendaftaran izin edar, BPOM memberlakukan PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Aturan tersebut secara resmi menggantikan PerBPOM Nomor 12 Tahun 2020.
Aturan Penandaan, Promosi, dan Iklan dalam Peraturan BPOM Kosmetik
Selanjutnya, untuk komunikasi produk kepada publik, BPOM menerbitkan PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Regulasi tersebut sekaligus mencabut PerBPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetika. Aturan baru itu juga mencabut PerBPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang pengawasan periklanan kosmetika. Selain itu, regulasi ini menghapus sebagian ketentuan dalam PerBPOM Nomor 12 Tahun 2023.
Batas Cemaran dan Sertifikasi CPKB dalam Peraturan BPOM Kosmetik
Tidak hanya itu, BPOM juga menegakkan PerBPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik. BPOM turut mencantumkan PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) pada Direktorat Standardisasi OTSKK. Tabel komparasi berikut merangkum fungsi setiap payung hukum dalam ekosistem peraturan BPOM kosmetik:
| Regulasi Resmi BPOM | Fokus Pengaturan Utama | Regulasi Lama yang Digantikan | Dampak Praktis bagi Pemilik Brand |
|---|---|---|---|
| PerBPOM No. 21 Tahun 2022 | Tata cara pengajuan notifikasi kosmetika dan persyaratan administrasi pemohon | PerBPOM No. 12 Tahun 2020 | Memperjelas alur pendaftaran akun, kelengkapan dokumen legalitas, dan tanggung jawab pemilik nomor notifikasi |
| PerBPOM No. 18 Tahun 2024 | Persyaratan teknis penandaan kemasan, batasan klaim, promosi, dan iklan | PerBPOM No. 30/2020, PerBPOM No. 32/2021, dan sebagian PerBPOM No. 12/2023 | Menyatukan aturan label fisik dan iklan digital sehingga kemasan serta konten media sosial wajib selaras |
| PerBPOM No. 16 Tahun 2024 | Ambang batas cemaran mikroba, logam berat, dan cemaran kimia dalam produk | Ketentuan batas cemaran kosmetika periode sebelumnya | Mewajibkan pengujian laboratorium yang ketat atas bahan baku dan produk jadi demi keamanan kulit konsumen |
| PerBPOM No. 8 Tahun 2026 | Standar sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) | Pembaruan standar sertifikasi sarana produksi kosmetik | Menuntut pemilihan pabrik maklon yang memiliki sertifikasi CPKB aktif dan sistem kontrol mutu terdokumentasi |
Dengan memetakan keempat regulasi sejak awal, pemilik brand dapat menghubungkan perencanaan bisnis, riset formula, dan pengurusan legalitas. Selain itu, desain kemasan dan strategi pemasaran pun terarah secara presisi.

Tujuh Pilar Kepatuhan Regulasi Kosmetik dari Hulu ke Hilir
Agar penerapan peraturan BPOM kosmetik berjalan efektif, pemilik brand perlu menjabarkan aturan hukum menjadi tujuh langkah kerja praktis berikut.
1. Mengurus Notifikasi BPOM Sebelum Mengedarkan Produk
Notifikasi merupakan gerbang legalitas utama yang wajib pemilik brand penuhi sebelum menjual maupun mendistribusikan produk kecantikan. Sesuai PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022, pemohon notifikasi harus menyiapkan susunan formula lengkap, informasi fungsi produk, dan rancangan kemasan. Pemohon juga perlu melampirkan identitas pihak yang bertanggung jawab atas peredaran serta Dokumen Informasi Produk (DIP).
Banyak pengusaha baru terjebak pola kerja keliru, yakni mencetak kemasan dan memproduksi stok sebelum memikirkan izin edar. Pola tersebut sangat berisiko apabila BPOM meminta perbaikan komposisi bahan atau penyesuaian nama varian. Sebaliknya, terapkan alur terencana berikut: Konsep Produk → Penyusunan Formula → Persiapan Dokumen Regulasi → Pengajuan Notifikasi → Produksi & Peluncuran. Untuk mempercepat proses ini, pemilik brand dapat mempelajari panduan pendaftaran varian produk ke BPOM. Panduan tersebut membantu verifikasi setiap berkas administratif sejak tahap awal.
2. Merancang Formula Berdasarkan Keamanan dan Stabilitas, Bukan Sekadar Tren Viral
Tren bahan aktif di media sosial sering mendorong pemilik brand meniru produk viral tanpa mempertimbangkan keamanan jangka panjang. Padahal, peraturan BPOM kosmetik menetapkan daftar bahan yang boleh digunakan beserta batasan konsentrasi maksimumnya. Regulasi tersebut juga melarang bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon dalam kosmetik bebas, maupun asam retinoat.
Selain memeriksa daftar bahan terlarang, tim riset dan pengembangan wajib menguji kompatibilitas antar-bahan dan stabilitas fisik pada berbagai suhu. Tim juga memastikan kepatuhan terhadap batas cemaran mikroba dan logam berat sesuai PerBPOM Nomor 16 Tahun 2024. Dalam praktiknya, EFBA KOSMETINDO memulai proses maklon melalui konsultasi kebutuhan pasar dan peracikan sampel di laboratorium R&D. Setelah itu, tim melangkah ke tahap registrasi legalitas. Alur pengembangan tersebut mengikuti urutan: Kebutuhan Pasar → Konsep Produk → Formulasi R&D → Pembuatan Sampel → Evaluasi Klien → Persiapan Regulasi.
3. Mencantumkan Dua Belas Informasi Wajib pada Penandaan dan Label Kemasan
Kemasan produk bukan sekadar sarana estetika untuk menarik perhatian pembeli di rak toko maupun layar ponsel. Regulator memfungsikan label kemasan sebagai media perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh informasi akurat tentang isi produk.
Merujuk pada PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024, pelaku usaha wajib mencantumkan informasi minimum secara jelas dan mudah terbaca. Informasi tersebut juga harus tidak mudah luntur serta melekat kuat pada kemasan. Apabila ukuran kemasan primer terlalu kecil, regulator memberikan ketentuan khusus. Informasi pokok tetap tercantum pada wadah utama, sedangkan kelengkapannya berada pada kemasan sekunder atau etiket gantung.
Daftar Periksa Penandaan Sesuai Peraturan BPOM Kosmetik
Gunakan daftar periksa berikut sebelum mengirimkan draf desain ke percetakan:
| No | Elemen Penandaan Wajib (PerBPOM No. 18 Tahun 2024) | Standar Kepatuhan yang Harus Pemilik Brand Pastikan |
|---|---|---|
| 1 | Nama Kosmetik | Mencantumkan nama merek dan nama varian produk yang identik dengan data pengajuan notifikasi BPOM |
| 2 | Kegunaan Produk | Menjelaskan fungsi utama kosmetik secara jelas dalam Bahasa Indonesia sesuai kategori produk |
| 3 | Cara Penggunaan | Memberikan petunjuk pemakaian yang mudah dipahami konsumen kecuali untuk produk yang cara pakainya sudah jelas |
| 4 | Komposisi Bahan (Ingredients) | Menuliskan seluruh bahan menggunakan tata nama internasional (INCI) secara berurutan dari kadar terbesar |
| 5 | Peringatan atau Perhatian | Mencantumkan kalimat peringatan wajib untuk bahan aktif tertentu seperti tabir surya, AHA, atau aerosol |
| 6 | Negara Produsen | Menyebutkan secara eksplisit negara tempat fasilitas manufaktur memproduksi kosmetik tersebut |
| 7 | Identitas Pemilik Nomor Notifikasi | Mencantumkan nama dan alamat lengkap perusahaan pemegang nomor notifikasi di Indonesia |
| 8 | Nomor Notifikasi (NA) | Menampilkan kode nomor notifikasi resmi yang diterbitkan BPOM setelah proses evaluasi selesai |
| 9 | Nomor Batch Produksi | Menyediakan ruang cetak kode identifikasi batch guna memudahkan penelusuran riwayat produksi |
| 10 | Tanggal Kedaluwarsa | Menuliskan batas waktu kelayakan pakai dengan format bulan dan tahun atau tanggal, bulan, dan tahun |
| 11 | Ukuran, Isi, atau Berat Bersih | Mencantumkan satuan metrik resmi seperti mililiter (ml) atau gram (g) secara akurat |
| 12 | 2D Barcode BPOM | Menyediakan area pemindaian kode batang dua dimensi sesuai spesifikasi autentikasi resmi BPOM |
Urutan Pemeriksaan Desain Label Kemasan Kosmetik
Untuk menghindari biaya cetak ulang akibat kesalahan penulisan INCI maupun tata letak 2D barcode, jalankan pemeriksaan desain secara berurutan. Urutannya: Formula Final → Informasi Produk → Regulatory Check → Desain Label → Review Regulasi → Final Artwork → Pencetakan Kemasan.
Sinergi Riset Formula & Dokumen Produk: Setiap persentase bahan aktif yang tim R&D racik langsung menentukan urutan komposisi INCI. Persentase tersebut juga memengaruhi peringatan khusus pada kemasan sesuai peraturan BPOM kosmetik.
Verifikasi Kemasan & Kesiapan Penandaan: Penyelarasan antara wadah primer, kotak sekunder, dan klaim manfaat memastikan produk lolos pemeriksaan pra-cetak. Pemeriksaan tersebut berlangsung sebelum produk memasuki jalur produksi massal.
4. Menyusun Klaim Produk yang Objektif dan Berbasis Bukti Ilmiah
Kalimat penjualan pada kotak kemasan maupun deskripsi toko daring sangat memengaruhi keputusan belanja konsumen. Namun, peraturan BPOM kosmetik menetapkan batasan tegas mengenai definisi kosmetika. Kosmetika adalah sediaan untuk membersihkan, mewangikan, serta mengubah penampilan tubuh. Sediaan tersebut juga memperbaiki bau badan dan memelihara tubuh pada kondisi baik.
Batasan Klaim Medis pada Peraturan BPOM Kosmetik
Artinya, pemilik brand dilarang keras mencantumkan klaim medis yang menjanjikan penyembuhan penyakit. Klaim perbaikan struktur jaringan kulit bagian dalam atau efek permanen layaknya obat keras juga terlarang. Tim pemasaran dan riset produk wajib bekerja selaras. Gunakan alur berikut: Formula → Fungsi Kosmetik → Bukti Pendukung → Rumusan Klaim → Penandaan Label → Materi Promosi. Tabel panduan berikut membantu tim pemasaran membedakan narasi yang patuh dan narasi berisiko sanksi administratif:
| Kategori Produk | Contoh Klaim Sesuai Peraturan BPOM Kosmetik | Contoh Klaim Terlarang (Overclaim / Medis) |
|---|---|---|
| Facial Wash & Toner | Membantu membersihkan kotoran, mengangkat minyak berlebih, dan menyegarkan kulit wajah | Menyembuhkan infeksi jerawat batu secara total dalam 24 jam |
| Serum Pencerah | Membantu mencerahkan kulit kusam dan menyamarkan tampilan noda hitam | Memutihkan kulit secara permanen dengan mengubah pigmen melanin sel kulit |
| Pelembap & Barrier Cream | Menjaga kelembapan alami kulit dan merawat kekuatan skin barrier | Mengobati eksim, dermatitis atopik, dan luka bakar tingkat lanjut |
| Produk Perawatan Rambut | Membantu mengurangi kerontokan rambut akibat patah dan merawat kekuatan akar | Menumbuhkan kembali rambut pada kebotakan genetik permanen |
Jangan pernah merancang janji iklan terlebih dahulu lalu memaksa tim laboratorium menyesuaikan formula di belakang layar. Dengan menentukan klaim berdasarkan fungsi sediaan dan bukti data bahan baku, tim pemasaran tetap dapat merangkai pesan menarik. Pesan tersebut tidak mengorbankan kepatuhan hukum.
5. Mengawasi Materi Promosi, Iklan Digital, dan Komunikasi Influencer
Banyak pemilik brand menganggap tugas kepatuhan berakhir setelah memegang sertifikat notifikasi BPOM. Kenyataannya, pengawasan pasca-edar (post-market surveillance) berjalan terus-menerus terhadap seluruh saluran pemasaran modern. Saluran tersebut mencakup etalase marketplace, situs web resmi, siaran langsung (live streaming), video pendek, hingga ulasan berbayar influencer.
PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024 mewajibkan pelaku usaha memastikan materi iklan bebas testimoni berlebihan yang menyimpang dari fungsi kosmetik. Karena itu, pemilik brand perlu membekali kreator konten dengan panduan klaim resmi. Panduan tersebut menjaga pesan kampanye tetap persuasif tanpa melanggar peraturan BPOM kosmetik. Memahami syarat dan alur maklon kosmetik sejak fase perencanaan juga membantu pemilik brand menyusun pedoman komunikasi merek. Pedoman tersebut selaras dengan dokumen registrasi produk.
6. Memilih Mitra Manufaktur yang Menerapkan Standar CPKB
Kualitas akhir produk kecantikan sangat bergantung pada kebersihan, ketepatan penimbangan, dan sistem kendali mutu di pabrik. Sejalan dengan PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, setiap sarana produksi kosmetik wajib memenuhi standar higienitas. Sarana tersebut juga wajib menjaga kalibrasi mesin, pengelolaan limbah, dan dokumentasi catatan pengolahan batch.
Bagi pengusaha yang menggandeng perusahaan maklon, memeriksa sertifikasi fasilitas pabrik merupakan langkah krusial sebelum menandatangani kontrak. Dalam operasionalnya, EFBA KOSMETINDO menjalankan fasilitas produksi berstandar CPKB. Fasilitas tersebut mengintegrasikan formulasi, pengujian sampel, pendampingan regulasi, dan pengawasan mutu berlapis. Anda dapat meninjau penerapan standar CPKB pada fasilitas produksi sebagai tolok ukur kesiapan mitra manufaktur.

7. Melaksanakan Audit Legalitas Final Sebelum Peluncuran Produk
Menjelang tanggal peluncuran perdana, tim internal brand sering berfokus pada kesiapan stok gudang, pemotretan katalog, dan jadwal kampanye digital. Padahal, audit kepatuhan terakhir sebelum membuka keranjang penjualan dapat menyelamatkan reputasi brand dari teguran administratif maupun penarikan produk.
Jalankan pemeriksaan menyeluruh mengikuti rangkaian: Product Check → Formula Check → BPOM Check → Label Check → Claim Check → Production Check → Launch. Pastikan seluruh tim operasional menggunakan data produk yang seragam melalui daftar verifikasi pra-peluncuran berikut:
- Verifikasi Kesesuaian Formula dan Sampel: Pastikan komposisi produksi massal sama dengan sampel akhir. Sampel tersebut sudah klien setujui dan tercatat pada sistem notifikasi.
- Validasi Status Nomor Notifikasi NA: Periksa masa berlaku nomor notifikasi pada portal cek produk BPOM. Lakukan pemeriksaan ini sebelum mendistribusikan barang ke distributor maupun reseller.
- Inspeksi Fisik Cetakan Label dan 2D Barcode: Pastikan seluruh dua belas elemen penandaan wajib tercetak tajam dan akurat. Pastikan pula 2D barcode terbaca sempurna saat dipindai.
- Pemeriksaan Kode Batch dan Tanggal Kedaluwarsa: Konfirmasi pencetakan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa pada kemasan primer maupun karton induk.
- Audit Naskah Iklan dan Panduan Kreator: Saring seluruh halaman penjualan, banner, dan materi promosi agar mematuhi peraturan BPOM kosmetik terbaru.
Cara Mengurus Legalitas dan Kepatuhan Peraturan BPOM Kosmetik dalam 5 Langkah
Tidak semua pendiri brand kecantikan memiliki latar belakang farmasi, kimia formulasi, maupun pengalaman mengurus perizinan regulator. Dalam situasi tersebut, pemilik brand tetap dapat membangun merek secara aman dengan sistem pendampingan maklon. Sistem tersebut harus transparan mengenai pembagian tanggung jawab dokumen, formulasi, desain kemasan, hingga penyerahan arsip legalitas. Berikut lima langkah sistematis untuk menjalankan proses tersebut:
- Konsultasikan Konsep Produk dan Kebutuhan Target Pasar: Pemilik brand mendiskusikan konsep produk, kategori kosmetik, segmen konsumen, dan target klaim manfaat bersama tim konsultan manufaktur. Diskusi ini memetakan kebutuhan regulasi sejak awal.
- Kembangkan Formula dan Evaluasi Sampel di Laboratorium R&D: Tim riset dan pengembangan meracik formula sesuai batas keamanan bahan aktif dan menguji stabilitas fisik. Tim kemudian mengirimkan sampel agar pemilik brand dapat mengevaluasi tekstur, aroma, dan efikasinya.
- Siapkan Dokumen Legalitas Usaha dan Informasi Produk: Pemilik brand melengkapi dokumen legalitas perusahaan seperti NIB, sertifikat merek, surat kuasa notifikasi, dan Data Informasi Produk. Dokumen tersebut memungkinkan tim regulasi memverifikasi seluruh persyaratan administratif.
- Ajukan Notifikasi Kosmetika dan Verifikasi Desain Label Kemasan: Tim regulasi mendaftarkan varian produk melalui sistem notifikasi BPOM. Tim juga memeriksa draf artwork kemasan agar memuat dua belas informasi wajib sesuai PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024.
- Laksanakan Produksi Berstandar CPKB dan Audit Sebelum Peluncuran: Fasilitas manufaktur menjalankan proses produksi sesuai standar CPKB dan mencantumkan nomor batch serta tanggal kedaluwarsa. Setelah itu, tim melakukan audit final atas klaim dan materi promosi sebelum produk meluncur.
Kapabilitas dan Pendampingan EFBA Kosmetindo dalam Mengawal Legalitas Brand
Sebagai bagian dari PT. EFBA DIGITAL MULIA, perusahaan manufaktur kosmetik ini merancang layanan terintegrasi bagi brand owner. Layanan tersebut memberi kepastian kualitas sekaligus ketertiban regulasi. Melalui platform resminya, EFBA KOSMETINDO memetakan proses pendampingan mulai dari konsultasi arah brand dan penentuan kategori sediaan. Pendampingan berlanjut ke perumusan formula hingga pengujian kelayakan kemasan.
Dalam praktiknya, staf ahli di balik layanan maklon skincare mengawal klien melewati setiap tahapan teknis perizinan. Dengan begitu, pemilik brand dapat memusatkan energi pada strategi pemasaran dan distribusi. Seluruh proses tersebut mengikuti alur terpadu berikut. Kebutuhan Brand → Konsultasi Konsep → Riset R&D → Pembuatan Sampel → Desain Kemasan → Pengurusan Legalitas → Notifikasi BPOM → Produksi CPKB → Produk Jadi.
Tidak hanya mendampingi aspek formulasi, jasa maklon kosmetik BPOM tersebut juga membantu pendaftaran merek HKI. Layanan itu turut mencakup registrasi setiap varian produk hingga nomor notifikasi resmi terbit. Selain itu, dukungan ekosistem manufaktur dan pengembangan bisnis kosmetik dalam grup usaha ini memberikan fondasi operasional yang kokoh bagi pertumbuhan merek. Pemilik brand tetap dapat memverifikasi setiap pembaruan regulasi langsung melalui portal resmi BPOM.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar Peraturan BPOM Kosmetik
Apakah setiap brand kosmetik wajib mengurus notifikasi BPOM sebelum menjual produk?
Ya, setiap pelaku usaha wajib mengurus notifikasi kosmetika sebelum mengedarkan produk ke pasar Indonesia. PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022 mengatur tata cara pengajuan notifikasi tersebut. Karena itu, pemilik brand perlu mempersiapkan aspek regulasi sejak tahap awal pengembangan produk.
Apa saja cakupan utama dalam peraturan BPOM kosmetik yang berlaku saat ini?
Peraturan BPOM kosmetik mencakup tata cara pengajuan notifikasi produk, keamanan bahan, batas cemaran, dan standar produksi CPKB. Aturan tersebut juga mengatur penandaan pada label kemasan, batasan klaim manfaat, hingga pengawasan promosi dan iklan di seluruh media pemasaran.
Informasi apa saja yang wajib tercantum pada label kemasan kosmetik menurut BPOM?
Berdasarkan PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024, label kosmetik wajib memuat nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi bahan, peringatan atau perhatian, negara produsen, identitas pemilik nomor notifikasi, nomor notifikasi, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, isi atau berat bersih, dan 2D barcode.
Apakah memiliki nomor notifikasi BPOM membuat brand bebas membuat klaim iklan apa saja?
Tidak, kepemilikan nomor notifikasi tidak membebaskan brand untuk membuat klaim berlebihan atau klaim medis. PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024 mewajibkan materi penandaan, promosi, dan iklan menyampaikan informasi objektif, lengkap, serta tidak menyesatkan.
Kapan waktu terbaik bagi pemilik brand untuk mulai mempersiapkan pengurusan BPOM?
Waktu terbaik mempersiapkan pengurusan BPOM adalah sejak tahap perumusan konsep dan pengembangan sampel formula. Persiapan sejak hulu membantu tim menyelaraskan komposisi bahan, bukti klaim, desain kemasan, dan dokumen legalitas. Penyelarasan ini perlu selesai sebelum tahap cetak kemasan serta produksi massal.
Membangun Brand Kosmetik yang Tangguh Melalui Kepatuhan Regulasi Sejak Tahap Formulasi
Menguasai peraturan BPOM kosmetik bukan sekadar mengejar terbitnya nomor notifikasi agar produk dapat tayang di etalase penjualan. Kepatuhan sejati lahir ketika pemilik brand menyatukan keamanan komposisi bahan dan standar produksi CPKB. Label kemasan yang lengkap serta klaim promosi yang jujur juga perlu mengalir dalam alur kerja yang disiplin sejak ide dirumuskan.
Pendampingan profesional EFBA KOSMETINDO mencakup konsultasi konsep, riset sampel laboratorium, desain kemasan, pengurusan legalitas, hingga produksi massal. Dengan dukungan tersebut, pemilik brand dapat meluncurkan produk kecantikan yang aman, kredibel, dan siap bersaing di pasar nasional maupun global.
Siap Mewujudkan Produk Kosmetik Legal, Aman, dan Sesuai Regulasi BPOM?
Diskusikan konsep formula, estimasi biaya maklon, serta tahapan pengurusan notifikasi BPOM bersama tim konsultan ahli sekarang juga.
Hubungi Tim Konsultan EFBA KOSMETINDO via WhatsApp


